Sebuah Refleksi Kondisi Kekinian Kepemudaan Indonesia

 

Revolusi Industri 4.0 adalah peluang besar bagi Indonesia untuk menjadikan dirinya sebagai bangsa yang tangguh, mandiri dan berdaya saing. Peluang bonus demografi yang ada di depan mata menjadi penting untuk diperhatikan, untuk mempersiapakan diri terutama generasi muda agar mampu menangkap momentum revolusi industri dan peluang bonus demografi beberapa waktu kedepan.

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini sudah melakukan kajian terkait kepemudaan yang dirangkum dalam Statistik Pemuda Indonesia sebagai bahan informasi dan data untuk menunjang keberhasilan pembangunan kepemudaan. Statistik Pemuda Indonesia menyediakan data dan informasi kepemudaan dari berbagai dimensi mulai dari aspek demografi, pendidikan, kesejahteraan, ketenagakerjaan, kondisi sosial ekonomi, kesehatan reproduksi dan program kepemudaan.

Dalam publikasi tersebut, jumlah pemuda pada tahun 2019 sebesar 64,19 juta jiwa yang artinya 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Terdapat 55,28 persen pemuda yang terkonsentrasi di pulau Jawa, dan 1 dari 10 pemuda adalah kepala rumah tangga. Pada aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah pemuda di Indonesia sudah mencapai 10,63 tahun atau secara umum telah menyelesaikan pendidikan sampai pada kelas 10 Sekolah Menengah atau sederajat. Pemuda dengan penyandang disabilitas masih memiliki akses yang lebih kecil terhadap pendidikan. Sekitar 21,26 persen pemuda disabilitas tidak/belum pernah sekolah.

Pada aspek kesehatan, angka kesakitan pemuda menunjuk angka 8,78 persen. Dari 100 pemuda di Indonesia, sebanyak 21 orang pemuda mengalami keluhan kesehatan dan sebanyak 9 pemuda mengalami sakit. Upaya pengobatan pemuda yang mengalami keluhan kesehatan masih lebih besar dilakukan dengan cara pengobatan sendiri (75,24%) jika dibandikan dengan berobat jalan (40,42%). Pada tahun 2019 terdapat 5,03 persen pemuda yang pernah dirawat inap. Berdasarkan hasil Susenas 2019, terdapat 67,63 pemuda yang memiliki jaminan kesehatan dengan jenis jaminan kesehatan yang paling banyak diterima pemuda adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 50,59 persen.

Aspek perilaku pemuda yang menjadi perhatian dalam statistik pemuda adalah perilaku merokok. Sebanyak 25,99 persen pemuda Indonesia adalah perokok. Persentase pemuda merokok paling tinggi terdapat pada pemuda tamatan SD/sederajat dan pemuda tidak tamat SD, berturut-turut sebesar 36,79 persen dan 34,95 persen. Pemuda di setiap kelompok umur menghabiskan rata-rata 7-12 batang rokok sehari, dengan persentase tertinggi pada kelompok umur 25-30 tahun.

Banyak aspek-aspek lain yang banyak digali dari publikasi Statistik Pemuda Indonesia tersebut. Titik tekan tulisan ini bukan untuk menguraikan hasil publikasi statistik, tetapi mencoba memahami pemanfaatan data dan informasi yang sudah dikumpulkan tersebut untuk keperluan pembangunan Kebijakan pembangunan kepemudaan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi fokus tersendiri. Kesadaran pemerintah untuk menggunakan data dan informasi yang lengkap dan komprehensif untuk pelaksanaan pengambilan kebijakan kepemudaan perlu diikuti oleh pemerintah daerah.

Kebijakan pembangunan kepemudaan tidak dapat berjalan maksimal apabila tanpa peran serta pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang lebih tahu kondisi, potensi, dan permasalahan pemuda di wilayahnya, sehingga kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak bisa dilakukan. Pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung proses pembangunan berkelanjukan sangat diperlukan agar kebijakan dan program dengan berbasis data dapat sesuai dengan kondisi dan keperluan masyakarat, bukan berdasar pada program rutin tahunan yang kurang berdampak signifikan. Revolusi industri 4.0 telah memaksa jalannya pemerintahan saat ini  untuk berkolaborasi dengan penggunaan teknologi dan data dalam setiap pengambilan kebijakannya.

Tulisan ini selesai dibuat pada tanggal 26 Desember 2019

2021: antara Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

 

Muhammad Chatib Basri

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

”Inilah resesi ekonomi yang kita rancang sendiri”. Kalimat itu disampaikan Gregory Mankiw dari Universitas Harvard dalam wawancaranya dengan Michael Klein dari Universitas Tufts.

Sumber: Pexels.com

Mankiw benar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi ini, secara sadar kita meminta, bahkan memaksa, agar orang, sebisa mungkin, untuk tinggal di rumah. Inilah krisis yang memang kita rancang sendiri. Namun, hal itu memang harus di lakukan untuk menghambat penularan.

Akibatnya, ekonomi melambat. Kita memang mulai melihat pembalikan dan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Optimisme juga muncul karena tersedianya vaksin. Meski demikian, kita tetap harus mempersiapkan diri jika proses vaksinasi memakan waktu. Penerapan protokol kesehatan dan penerapan metode tes, lacak, dan isolasi tetap penting. Penanganan sektor kesehatan adalah kunci. Pemulihan ekonomi akan bergantung pada kemampuan kita mengatasi pandemi. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana proses pemulihan ekonomi tahun 2021?

 Tiga Pola Pemulihan

Ada tiga pola yang mungkin terjadi ke depan. Pertama, pola pemulihan berbentuk swoosh shape (logo sepatu Nike), di mana pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah pada triwulan kedua 2020, lalu mulai membaik dan akan mencapai pertumbuhan positif, dalam triwulan pertama 2021. Pemulihan ekonomi mungkin akan lebih cepat pada paruh kedua 2021. Asumsinya: pandemi tak makin parah sehingga pemerintah harus memberlakukan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Namun, pola pemulihan ekonomi tak tunggal sebenarnya. Kedua, dalam konteks antarsektor dan kelompok pendapatan, pemulihan ekonomi mungkin akan berbentuk K-shaped, sebuah istilah yang dipopulerkan Peter Atwater dari William and Mary sekitar April 2020. Intinya: pemulihan akan berlangsung secara tidak merata, ada yang naik ke atas dan ada yang turun ke bawah seperti huruf K. Sektor-sektor yang membaik terutama yang berkaitan dengan perusahaan teknologi, kesehatan, atau mereka yang memiliki tabungan. Namun, ada sektor yang ambruk, misalnya UMKM, atau kelompok marjinal yang tak punya tabungan.

Ketiga, untuk sektor keuangan (pasar modal dan obligasi), kita melihat pola pemulihan mungkin berbentuk V-shaped, di mana pemulihan terjadi cepat. Pola inilah yang mungkin kita hadapi di 2021.

Untuk melihat hal itu lebih dalam, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, lebih dari 80 tahun lalu, pada bulan Desember yang dingin di Cambridge, John Maynard Keynes, ekonom terbesar pada abad ke-20, memperkenalkan sebuah konsep sederhana: average propensity to consume (APC) atau rata-rata konsumsi terhadap total pendapatan. Ia percaya tabungan adalah barang mewah. Implikasinya, kelompok kaya akan memiliki rasio tabungan terhadap pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok miskin.

Dengan kata lain, jika pendapatan semakin meningkat, porsi tabungan terhadap total pendapatan akan meningkat. Implikasinya, porsi konsumsi akan menurun ketika pendapatan meningkat. Survei Bank Indonesia membenarkan Keynes: kelompok pengeluaran (sebagai proksi pendapatan) di bawah Rp 3 juta memiliki rata-rata porsi konsumsi 69 persen terhadap total pendapatan (Oktober 2020). Adapun porsi konsumsi terhadap total pendapatan untuk kelompok dengan pengeluaranRp 5 juta ke atas adalah 66 persen.

Observasi yang lebih rinci menunjukkan penurunan porsi tabungan terhadap total pendapatan yang paling dalam terjadi pada kelompok pengeluaran Rp 3 juta ke bawah. Pendapatan mereka anjlok sehingga harus menguras tabungannya. Bagaimana dengan kelompok menengah atas (pengeluaran Rp 5 juta ke atas)? Rasio tabungan terhadap total pendapatan justru meningkat hampir 8 persen. Kelompok ini mengurangi konsumsi barang non-esensialnya—karena banyak aktivitas dari rumah—sehingga porsi tabungan pun naik.

Ini menjelaskan mengapa dana pihak ketiga (DPK) di perbankan mengalami peningkatan. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan pertumbuhan DPK tertinggi terjadi pada kelompok tabungan Rp 5 miliar ke atas. Disini ada potensi masalah ketimpangan pendapatan. Kelompok menengah atas mungkin akan mampu keluar dari krisis ini. Mereka punya tabungan dan memiliki akses digital. Di sisi lain, kesejahteraan kelas menengah bawah berisiko terus menurun akibat tabungan yang terkuras dan terbatasnya akses digital. Implikasi dari kondisi ini, muncul K-shaped recovery pasca-Covid-19.

Kedua, studi dari Office of Chief Economist (OCE) Bank Mandiri menunjukkan, sampai dengan November nilai belanja kelompok menengah atas berada di bawah kondisi prapandemi. Adapun indeks belanja kelompok bawah sudah kembali ke kondisi pra-Covid-19. Artinya, yang berbelanja justru kelompok bawah. Mengapa kelas menengah atas masih menahan belanjanya? Bank Dunia dalam laporannya, Aspiring Indonesia: Expanding Middle Class, menunjukkan kelompok dengan pengeluaran di atas Rp 6 juta per bulan adalah konsumen utama untuk hiburan, rumah, dan barang tahan lama. Kita tahu, dalam pandemi, aktivitas hiburan terhenti karena protokol kesehatan.

Konsisten dengan ini, OCE Bank Mandiri menunjukkan bahwa di Jawa, indeks belanja terendah per akhir November 2020 adalah travel, entertainment, dan airlines. Inilah yang menjelaskan mengapa penurunan belanja kelas menengah atas lebih tajam daripada kelas menengah bawah. Apakah kelas menengah atas mengurangi konsumsinya karena kesadaran akan kesehatan? Belum tentu. Konsumsinya berkurang karena aktivitas hiburan praktis terhenti akibat protokol kesehatan. Implikasinya, selama masalah kesehatan belum teratasi, belanja kelas menegah atas akan tertahan.

Memang benar kelas menengah atas lalu mencari aktivitas penggantinya, misalnya dengan membeli barang-barang hobi, seperti sepeda, ikan hias, tanaman hias, dan barang-barang koleksi. OCE Bank Mandiri menunjukkan indeks belanja barang hobi saat ini bahkan di atas masa pra-Covid-19. Ada kenaikan tajam di sana, tetapi belanja hobi belum mampu menggantikan belanja entertainment, travel, dan sebagainya.

Ketiga, perhitungan awal dengan menggunakan metode kuantitatif yang saya lakukan menunjukkan adanya perbedaan perilaku dari kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta ke atas dengan kelompok pengeluaran Rp 3 juta kebawah dalam hal ekspektasi penghasilan ke depan dan mobilitas. Saya sadar ada keterbatasan data, karena itu hasil perhitungan ini harus diinterpretasi secara hati-hati. Setelah data tersedia lebih baik, ke depan perlu dilakukan studi yang lebih dalam dengan metodologi yang lebih baik. Namun, sebagai indikasi awal, ia membantu kita untuk menjelaskan perilaku pelaku ekonomi saat ini.

Temuan ini menunjukkan, untuk kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta ke atas, keputusan untuk keluar atau tinggal di rumah tidak dipengaruhi oleh ekspektasi penghasilan ke depan (Indeks Ekspektasi Penghasilan/IEP dari BI).Alasannya mungkin karena mereka memiliki cukup tabungan. Karena itu, kelompok ini memiliki kemewahan untuk memilih tinggal atau keluar rumah.

Bagaimana dengan kelompok pengeluaran Rp 3 juta ke bawah? Temuan saya menunjukkan ketika ekspektasi penghasilan menurun, mobilitas orang keluar rumah meningkat. Sebaliknya, ketika mobilitas keluar rumah naik, ekspektasi penghasilanuntuk kelompok penghasilan kurang dari Rp 3 juta juga naik. Temuan awal ini mendukung argumen yang pernah saya sampaikan sebelumnya: kelas menengah bawah tak memiliki cukup tabungan untuk tinggal di rumah dalam waktu lama.

Ketika ekspektasi penghasilannya menurun, ia harus keluar rumah untuk mencari uang. Itu sebabnya, PSBB bisa berpihak kepada kelompok menengah atas apabila pemerintah tidak menye- diakan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok menengah bawah.

Keempat, saya pernah menulis di harian Kompas (11/11/2020), bahwa selama protokol kesehatan masih diterapkan karena pandemi belum berakhir, ekonomi tak bisa beroperasi 100 persen. Implikasinya, jika skala ekonomis tak terpenuhi, perusahaan akan enggan menambah investasi baru karena berisiko merugi. Perhitungan awal yang saya lakukan memperkuat indikasi itu: ada hubungan yang kuat antara kapasitas terpasang dan mobilitas. Semakin tinggi orang yang tinggal di rumah, semakin rendah kapasitas produksi yang digunakan. Dan semakin rendah kapasitas produksi yang digunakan, semakin rendah pula tambahan investasi. Implikasinya, investasi belum akan meningkat jika mobilitas belum kembali normal.

Stimulus Fiskal Agresif

Kelima, dengan kondisi seperti ini, pemulihan ekonomi pada tahun 2021 tampaknya masih akan bergantung pada pengeluaranpemerintah, khususnya bansos. Sejak awal saya menyampaikan bahwa sebaiknya bansos diberikan dalam bentuk BLT. Preferensi dan kebutuhan setiap rumah tangga berbeda, karena itu ia tak bisa diseragamkan dalam bentuk bantuan natura seperti sembako.

Pemerintah harus memberikan bantuan yang sifatnya fleksibel. BLT memberikan fleksibilitas bagi penerimanya. Peraih Nobel Ekonomi Milton Friedman menyatakan bahwa bantuan tunai lebih unggul daripada bantuan natura. Alasannya, biayanya lebih murah; bantuan tunai lebih bermanfaat bagi kelompok miskin karena memberikan kebebasan kepada orang untuk menentukan apa yang ia butuhkan; dan bantuan tunai memotong rantai birokrasi sehingga risiko kebocoran bisa lebih kecil. Itu sebabnya, desain bansos akan sangat menentukan efektivitasnya bagi kelompok menengah bawah.

Dalam kaitan kebijakan fiskal ini, risiko K-shaped recovery menuntut pemerintah untuk merancang kebijakan fiskal agar lebih berpihak kepada pemerataan, misalnya dengan memberikan prioritas kepada infrastruktur dan literasi digital untuk mengatasi ketimpangan digital; investasi dalam pendidikan dan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan melatih ulang keterampilan; akses kesehatan terutama yang berkaitan dengan vaksin Covid-19; dan perbaikan sistem perlindungan sosial.

Keenam, proyeksi pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021 menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan akan berada pada kisaran 8,4-9,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2023. Padahal, seperti saya bahas di atas, kita membutuhkan stimulus fiskal yang agresif untuk pemulihan ekonomi. Implikasinya, defisit anggaran meningkat.

Saya paham bahwa ada risiko utang akan meningkat. Namun, tema dari kebijakan fiskal di seluruh dunia saat ini untuk mengatasi Covid-19 adalah ”whatever it takes”. Kita tahu, Undang-Undang No 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa defisit APBN harus kembali berada di bawah3persen pada 2023. Untuk mencapai target defisit anggaran di bawah 3 persen pada 2023, pemerintah harus mulai menurunkan defisit anggarannya pada 2022.

Saya menyarankan agar pemerintah melakukan hal ini dengan hati-hati. Jika pengetatan dilakukan terlalu cepat dan drastis, ada risiko terjadi kontraksi. Jika pemulihan ekonomi berjalan lambat akibat terbatasnya ekspansi fiskal, rasio utang terhadap PDB justru tak akan menurun karena pertumbuhan PDB-nya lemah. Dalam kondisi ini, upaya untuk perbaikan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi dalam hal administrasi perpajakan menjadi penting. Selain itu, perbaikan kualitas belanja bahwa alokasi anggaran dilakukan ke sektor produktif menjadi amat penting.

Pada 2021 ada harapan pemulihan ekonomi akan terjadi. Pertanyaannya:seberapa cepat itu terjadi, dan apakah pemulihan itu akan membawa kita pada struktur ekonomi yang lebih baik? Itu akan tergantung kemampuan kita dalam mengatasi pandemi. Tanpa itu, kita dipaksa untuk terus berkutat dengan resesi yang kita rancang sendiri, akibat keharusan penerapan PSBB atau protokol kesehatan. Penanganan kesehatan adalah kunci. Saya jadi ingat ucapan Mankiw dalam wawancaranya: krisis ekonomi saat ini lebih membutuhkan ahli mikrobiologi ketimbang ekonom. Ia tentu berlebihan. Mengatasi pandemic adalah tugas kita semua. Namun, ada kebenaran dalam ucapannya.

Sumber artikel: Koran Kompas edisi 16 Desember 2020